Sistem Informasi Akuntansi

Dalam bidang keuangan, Anda tentu mengenal istilah transaksi keuangan. Transaksi keuangan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi, baik swasta maupun pemerintah.

Jenis transaksi yang dilakukan pun bermacam-macam sehingga harus ada catatan jelas mengenai transaksi tersebut. Salah satu cara untuk mencatat dan memproses suatu transaksi keuangan ke dalam sebuah jurnal dikenal dengan sebutan akuntansi.

Akuntansi yang merupakan sebuah kegiatan mencatat, memproses, dan menghasilkan laporan keuangan menurut sejumlah transaksi yang berlaku di sebuah instansi ini akan dibukukan di dalam sebuah buku besar atau jurnal untuk bahan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan dalam mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil tersebut harus disesuaikan dengan laporan keuangan yang diberikan pada saat pembukuan berlangsung agar sesuai dengan kondisi keuangan suatu perusahaan.

Oleh sebab itu, sebelum memutuskan suatu perkara keuangan, pihak pemegang kebijakan harus memiliki laporan keuangan yang jelas dan akurat terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hasil maksimal dari putusan yang sudah diambil nantinya.

Untuk memperlancar proses pencatatan berbagai transaksi serta menghasilkanlaporan yang benar, diperlukan adanya sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi tersebut memiliki fungsi, peran, dan manfaat tertentu dalam proses akuntansi. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita simak pembahasan mengenai sistem informasi tersebut pada subbab berikut ini.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam pembuatan catatan jurnal transaksi dibutuhkan suatu sistem yang mampu berkoordinasi untuk menghasilkan berbagai informasi yang akurat mengenai berbagai jenis transaksi yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan.

Setiap pengeluaran dan pemasukan yang terjadi harus senantiasa dicatat dalam jurnal sebagai bukti yang sah bahwa perusahaan memang melakukan alokasi dana yang tepat guna memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan.

Akuntansi sendiri sebetulnya termasuk ke dalam sistem informasi akuntansi karena menyangkut pencatatan, pemrosesan, dan segala hal yang berkaitan dengan pembukuan transaksi keuangan. Oleh sebab itu, semua tindakan yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dapat dikatakan sebagai sistem informasi akuntansi.

Selain itu, semua elemen yang mendukung proses pembukuan disebut sebagai sistem karena merupakan gabungan dari beberapa hal yang memang wajib disatukan dan dipekerjakan secara bersama-sama demi mendapatkan laporan keuangan yang tepat dan akurat.

Oleh sebab itu, sebuah sistem haruslah mengikuti prosedur yang ada agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi saat mengolah data keuangan yang masuk dan keluar.

Dengan kata lain, sistem informasi tersebut merupakan bahasa lain yang dibutuhkan untuk mengomunikasikan dan menginterpretasikan berbagai jenis transaksi keuangan. Dengan menggunakan sistem tersebut, pihak pemegang kebijakan tidak perlu lagi mendapatkan laporan dan penjelasan secara lisan dari pihak akuntan untuk menjelaskan berbagai kegiatan transaksi keuangan yang sudah berlangsung.

Maka dari itu, proses pencatatan transaksi harus dilakukan dengan benar, secara terperinci dan mampu dipahami oleh pihak yang mendapatkan laporan keuangan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan transaksi. Hal inilah yang nantinya menjadi titik tolak ukur untuk menjadikan sebuah perusahaan mampu berkembang secara keuangan karena pengelolaan yang baik dan terpercaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu komponen organisasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Sebenarnya, akuntansi pun termasuk sebuah sistem informasi.

Faktor–faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi:

1. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai..

2. Sistem informasi yang disusun harus memenuhi prinsip aman yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan.

3. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dalam sebuah organisasi memiliki peran penting. Berikut ini peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam sebuah organisasi.

Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi.

Mengolah data menjadi informasi yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan.

Melakukan pengawasan atau kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Sistem informasi akuntansi memiliki subsistem yang memproses berbagai transaksi keuangan dan nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi transaksi keuanagan. Berikut ini 3 subsistem dari sistem informasi akuntansi (SIA) :

F      Sistem pemrosesan transaksi, mendukung proses operasi bisnis harian.

F      Sistem buku besar/pelaporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.

F      Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.

Sebuah Sistem Informasi Akuntansi menambah nilai dengan cara:           

      Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.

      Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan

      Meningkatkan efisiensi

      Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan

      Meningkatkan sharing knowledge

      Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

Sistem informasi akuntansi memiliki karakter tersendiri. Berikut ini Karakteristik SIA yang membedakannya dengan subsistem CBIS lainnya :

1.       Sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan.

2.       Berpegangan pada prosedur yang relatif standar.

3.       Menangani data lebih rinci.

4.       Berfokus historis.

5.       Menyediakan informasi pemecah minimal.

Berbagai transaksi nonkeuangan yang tidak dapat diproses dalam sistem informasi akuntansi, dapat diproses melalui sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi berbeda dengan sistem informasi manajeman. Berikut ini perbedaan kedua sistem tersebut.

a.       Sistem Informasi Akuntansi berfungsi untuk mengklasifikasi, memproses, menganilisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan.

b.      Sistem Informasi Manejemen berfungsi untuk mengklasifikasi, memproses, menganalisa, dan mengomunikasikan semua tipe informasi.

Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Selain memiliki peranan penting dalam mengelola data keuangan, sistem informasi dalam bidang akuntansi juga memiliki manfaat yang berguna dalam berbagai proses pembukuan. Manfaat yang bisa diadapatkan dari penggunaan SIA tersebut adalah sebagai berikut.

      Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga bisa melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.

      Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi, baik barang maupun jasa yang dihasilkan.

      Menungkatkan efisiensi.

      Meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan.

      Meningkatkan sharing pengetahuan.

      Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan.

Sistem informasi akuntansi terdiri atas dua komponen, yaitu:

      Spesialis informasi

       Akuntan

Contoh sistem informasi akuntansi sebagai pusat informasi perusahaan adalah sebagai berikut :

ü  Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk membuat produk baru dalan produksi perusahaan. Untuk itu, bagain tersebut meminta laporan analisa perkiraan profit yang akan diperoleh dari rencana pembuatan produk baru tersebut.

ü  Bagian sistem informasi akuntansi memprediksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang akan didapat dari produk baru tersebut. Setelah itu, data yang didapat diproses oleh EDP. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke bagian Sistem Informasi Akuntansi untuk selanjutnya diserahkan ke bagian pemasaran.

Kedua bagian dari perushaan tersebut merundingkan hasil analisa yang kemudian dicari keputusan yang sesuai. Dari contoh tersebut, dapat diambil dua aspek yang berkaitan dengan sistem bisnis modern. Berikut ini dua aspek tersebut.

1.       Pentingnya berkomunikasi antar departemen yang mengarah pada pencapaian suatu keputusan.

2.       Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya dalam mengambil keputusan.

Informasi akuntansi  yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu :

v  Informasi Akuntansi Keuangan :  berbentuk laporan keuangan yang ditujukan pada pihak eksternal.

v  Informasi Akuntansi Manajemen : berfungsi bagi manajemen untuk mengambil keputusan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan akuntansi secara tidak langsung merupakan sistem informasi akuntansi itu sendiri karena menyangkut proses pencatatan, pemasukan data, proses transaksi, dan pengeluaran data. Sistem tersebut harus berjalan beriringan agar bisa mendapatkan laporan hasil keuangan yang tepat dan akurat sehingga bisa dipergunakan untuk mengambil berbagai keputusan mengenai alokasi dana suatu perusahaan atau lembaga keuangan oleh pemegang kebijakan terkait.

Tulisan

• Perkembangan Politik Indonesia dan Dunia

Dampak dari Perang Dunia II sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan,misalnya: 1.Lahirnya organisasi perdamaian dunia (PBB) Organisasi ini fokus memelihara perdamaian dunia yang dirintis oleh The Big Five Country.Namun perkembangan sekarangatut dipertanyakan kesanggupannya/kinerjanya,karena lebih didominasi oleh pengaruh negara besar terutama Amerika. 2.Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika . Bangsa iniyang sebelumnya menjadi objek penjajahan.Proses dekolonisasi ini dipercepat adanya kesadaran akan persamaan hak sesama bangsa sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. 3.Polarisai dunia. Hal ini ditandai dengan fenomena baru lahirnya negara adikuasa dan perang dingin. Apa itu Negara Adikuasa/Superpower? Adalah negara besar yang mampu mempengaruhi negara-negara lain dengan kekuatan/kekuasaan yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang mendorong negara adikuasa mampu mempengaruhi negara lain : Faktor politik Faktor ideologi Faktor ekonomi Faktor militer Negara-negara kecil yang menjadi kawan atau sekutu negara adikuasa disebut negara satelit.Negara adikuasa yang dimaksud adalah Amerika dan Uni Sovyet.Kedua negara tersebut terus melebarkan sayapnya dengan menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara lain.Politik semacam ini dikenal dengan Aliansi(politik mencari kawan). Apa itu Perang dingin ? Adalah ketegangan- ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya: Perang Vietnam , Perang Korea , Perang Soviet-Afganistan , Perang sipil Kamboja, Perang sipil Angola , Perang sipil Yunani, Krisis Kongo , Runtuhnya Tembok Berlin, Revolusi Hongaria , Krisis Iran , Krisis misil Kuba Bagaimana dengan negara Indonesia? Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan.Negara kita juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara adikuasa tersebut.Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal pada periode waktu tertentu. Pada masa perang kemerdekaan(1945-1949): Setelah Amerika,Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia –Belanda, maka terjadilah pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet. Pada masa demokrasi liberal 1950-1959 : Pada awalnya negara kita mencari dukungan ke barat untuk menyelesaikan masalah Irian(terutama masa kabinet Sukiman),Sistem ekonomi yang diterapkan juga terpengaruh sistem liberal.Percobaan sistem ini berujung pada instabilitas politik sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan kita memasuki sistem baru. Pada masa demokrasi terpimpin(1959-1965) : Kegagalan sistem liberal mendorong sikap anti kolonialisme dan anti barat (Amerika dkk) dan mendorong Indonesia lebih dekat dengan negara sosialis komunis/blok timur(Uni Sovyet dkk).Pada masa ini persaingan Blok Barat dan Blok Timur mencapai puncak nya. Pemerintah Indonesia memainkan peran dengan merintis berdirinya gerakan non blok (GNB) tahun 1961 pertama kali KTT diselenggarakan di Beograd.Namun demikian dilain sisi terutama dalam perebutan Irian Barat persenjataan kita dibantu oleh Uni Sovyet.Selesai masalah Irian Barat tahun 1963 selesai tak lama kemudian meletuslah G.30 S PKI 1965. Periode Orde Baru 1966-1998 : Penegasan politik luar negeri bebas –aktif agaknya mengurangi pengaruh kedua blok dimana kita menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara dan merintis berdirinya ASEAN tahun 1968. Didalam membangun perekonomian kita minta bantuan IMF yang cenderung didominir oleh negara-negara Barat.Hal ini kadang berakibat kebijakan makro ekonomi kita juga mendapat tekanan dari IMF tadi.Kondisi ini berlangsung terus hingga Orde Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi ini terutama tahun 1998.

Tugas

• Pengertian  dan Unsur Politik

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).

Dalam bahasa Indonesia,  Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.  Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

b. Kekuasaaan

c. Pengambilan Keputusan

d. Kebijakan Umum

e. Distribusi

• Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :

a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer

b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang

c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara

Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara

Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.

Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.